Forum Strategis Pemerintah Digital 2026: PT TATI dan Pemerintah Digital.ID Dorong Penguatan Kapasitas 100 IPPD
Pemerintah Digital ID
22 Oktober 2026
SURABAYA (22/10/2026) — Transformasi birokrasi di Indonesia tidak lagi dapat diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dibangun atau seberapa besar penyerapan anggaran teknologi. Menjawab amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI) bersama Pemerintah Digital ID menyelenggarakan Forum Strategis Pemerintah Digital 2026.
Ajang forum nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari 100 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) di seluruh Indonesia, serta menghadirkan pimpinan dan perwakilan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Forum nasional ini menegaskan kembali bahwa Pemerintah Digital (Pemdi) adalah perubahan paradigma tata kelola secara mendasar—beralih dari formalitas administratif (procedural compliance) menuju pemberian layanan publik yang humanis (human-centric), terpadu, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pergeseran Paradigma: Mengapa IPPD Harus Segera Melakukan Lompatan Kapasitas?
Berdasarkan dokumen Rencana Induk Pemerintah Digital (RIPD) 2025–2045, tantangan terbesar transformasi digital di daerah bukanlah ketiadaan perangkat lunak, melainkan kesenjangan kapasitas SDM, ketiadaan arsitektur yang terpadu, dan berkembangnya sistem secara terkotak-kotak (silo).
Melalui terbitnya PermenPANRB No. 8 Tahun 2026, pemerintah pusat secara tegas mengubah instrumen penilaian menjadi Indeks Pemerintah Digital yang mengukur 7 Aspek dan 20 Indikator Kinerja:
- Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital (Bobot 25%) — Menilai kualitas, kecepatan, keadilan akses, serta pengelolaan ulasan dan pengaduan publik.
- Aspek Keamanan Pemdi (Bobot 15%) — Menilai ketahanan siber, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI/ISO 27001), dan kapabilitas tanggap insiden.
- Aspek Data (Bobot 15%) — Menilai penerapan Satu Data Indonesia (SDI), keterbukaan data, dan data spasial.
- Aspek Keterpaduan Layanan Digital (Bobot 15%) — Menilai penyederhanaan proses bisnis dan integrasi portal layanan.
- Aspek Tata Kelola dan Manajemen (Bobot 10%) — Menilai ketersediaan Arsitektur dan Rencana Aksi Pemdi.
- Aspek Penyelenggara / SDM (Bobot 10%) — Menilai kompetensi digital ASN dan kolaborasi.
- Aspek Teknologi Digital (Bobot 10%) — Menilai infrastruktur komputasi awan dan aplikasi berbagi pakai.
Lompatan ini menuntut setiap pimpinan IPPD untuk tidak lagi sekadar mengejar angka indeks secara instan, melainkan membangun budaya digital dan kapabilitas organisasi yang berkelanjutan.
Sinergi Kebijakan Nasional: Arahan KemenPANRB dan Bappenas
KemenPANRB: Pengelolaan Kepuasan Layanan & Perencanaan Terintegrasi
Materi Paparan Resmi: “STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DIGITAL: Penguatan Pemerintah Digital melalui Pengelolaan Kepuasan Layanan, Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi, Efektif dan Efisien”
KemenPANRB menekankan bahwa perencanaan penganggaran TIK di daerah harus menyatu dalam Arsitektur Pemdi. Tidak ada lagi anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan aplikasi baru tanpa didasari oleh penyederhanaan proses bisnis berbasis BPMN dan pengujian dampak langsung terhadap kepuasan pengguna (bobot 25%).
Bappenas: Arah Kebijakan RIPD 2025–2045 Menuju Indonesia Emas
Materi Paparan Resmi: “Arah Kebijakan Pemerintah Digital Nasional Sejalan Dengan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2026–2045”
Bappenas memaparkan bahwa transformasi digital merupakan enabler utama untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) seperti Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Pertukaran Data, serta akselerasi Satu Data Indonesia (SDI) adalah syarat mutlak agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, inklusif, dan mencegah kebocoran anggaran.
Pemerintah Digital ID: Mesin Penggerak Pembelajaran & Kapasitas Digital ASN
Sebagai langkah nyata mempersempit kesenjangan kapasitas antarwilayah, PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI) secara resmi mengenalkan Pemerintah Digital ID sebagai sub-holding dan platform micro-learning Pemerintah Digital (PEMDI).
Pemerintah Digital ID hadir bukan sekadar portal informasi, melainkan ekosistem penguatan kompetensi digital ASN yang menyediakan:
- Pusat Pembelajaran Digital ASN (Pemdi Academy): Menyediakan bimbingan teknis, modul kepemimpinan digital (digital leadership), dan pelatihan kemahiran teknis bagi tim koordinasi daerah.
- Instrumen Self-Assessment Mandiri: Memungkinkan IPPD mengukur maturitas 7 Aspek Pemdi secara mandiri dan mengidentifikasi celah kelemahan sebelum dievaluasi oleh asesor pusat.
- Kanal Kolaborasi Antar-IPPD: Forum bertukar ide dan best practice antarpengelola digitalisasi daerah untuk mendorong co-creation sesuai indikator kolaborasi Pemdi.
PT TATI: Mengawal Kesiapan IPPD dari Perencanaan Hingga Dampak Nyata
Sebagai konsultan digital government yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan mendampingi lebih dari 70 Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Provinsi, PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI) berkomitmen mengawal setiap tahapan transformasi IPPD secara berkelanjutan.
Keunggulan PT TATI dalam mendampingi IPPD didukung oleh:
- Validasi Tim Asesor Eksternal Pemerintah Digital Nasional: Layanan didampingi oleh tenaga ahli bergelar S2/S3 (seperti Daniel Hary Prasetyo, Tony Dwi Susanto, Rahadian Bisma, Anisah Herdiyanti) yang memahami detail substansi penilaian Kementerian PANRB.
- Solusi Kompleks & Terintegrasi (End-to-End): Mulai dari Penyusunan Arsitektur & Peta Rencana Pemdi, Rencana Aksi Satu Data, Sertifikasi ISO 27001 (SMKI), hingga Aplikasi Analytics Kepuasan Pengguna dan Dashboard Pimpinan.
- Bukti Dampak Terukur (Social Proof): Berhasil mendorong peningkatan Indeks Pemdi/SPBE daerah, seperti Kota Mojokerto dari nilai 1.92 (2018) melesat ke 4.32 (2024).